Merubah Pola Kampanye Politik Uang dengan Pendekatan Musyawarah Simbiosis Mutualisme

    Dengan mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, Bahwa pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang aspiratif, berkulitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ditegaskan pula bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bedasarkan pancasila dan UUD 1945.

    KPU memiliki tanggungjawab besar dan utama untuk kesuksesan tersebut. Sebab kredibel dan tidaknya panitia penyelenggara, akan berpengaruh besar pada elemen lain yang terlibat dalam proses pemilu termasuk stakeholder itu sendiri. Bagaimana ini bisa diwujudkan? Salah satu kuncinya adalah panitia penyelenggara yang kredibel dan akuntabel. Sehingga terselenggara pemilu yang berkualitas dan transparan, tingginya partisipasi publik, serta berfungsinya seluruh lembaga yang ada.

    Angkat tinggi kehormatan pemilu Indonesia, jangan nodai dengan politik uang

    Sering kali budaya politik uang menjadi hal yang sudah di anggap biasa saja dan membudaya pada setiap pesta pemilihan umum dari banyak kandidat sehingga menjadi pencidera penyelenggaraannya. Pada proses demokrasi level akar rumput, praktik politik uang ini tumbuh subur.

    Mereka membiarkannya, karena tidak merasa bahwa uang harus dijauhi dalam kegiatan pemilihan umum baik dari bawah sampai pemilihan umum paling atas. Perilaku politik uang dalam konteks politik sekarang, sering kali diatasnamakan sebagai bantuan dan lain lain.

    Politik uang adalah ancaman besar terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya pendekatan kultural merupakan salah satu solusi untuk meminimalisir praktik money politik demi terwujudnya pemilu cerdas dan berkualitas.

    Pendekatan Kultural

    Kecendrungan penyelenggara pemilu dalam mengatasi praktik money politik saat ini lebih menggunakan pendekatan hukum. Dimana dalam Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada diatur bahwa baik pemberi maupun penerima uang politik sama sama bisa kena jerat pidana berupa hukuman penjara. Pada pasal 187 poin A ayat (1) disebutkan bahwa orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan atau 6 tahun. Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliyar. Sangsi pidana juga berlaku bagi penerima uang berbau politik. Pada Pasal 187 poin A ayat (2) diatur ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Maka dari itu, sudah menjadi tugas bersama untuk mengubah kebiasaan masyarakat menjadi “Kami Menolak Money Politik”.

    Dalam teori sebenarnya dengan tegas undang – undang sudah ada mengatur bahkan juga ada sangsi pidana bagi pelaku praktik money politik. Namun secara realita dilapangan saat pelaksanaan pemilu, hal ini selalu marak. Bahkan sudah beberapa ada yang ditangkap dan diproses hukum. Pendekatan hukum dalam penindakan praktik money politik hanya mampu menjadi tameng sementara pada saat pemilu. Namun tidak untuk menghilangkannya. Karena disaat ekonomi Indonesia sedang morat marit, para pelaku money politik uang memanfaatkan situasi ini untuk membeli suara rakyat. Mengatasi praktik money politik uang tidak cukup dengan pendekatan hukum, namun dibutuhkan pula partisipasi masyarakat. Apabila hanya dengan mengandalkan penegakkan hukum saja tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka praktik politik uang ini akan susah diminimalisr bahkan dihilangkan.

    Menurut hemat penulis ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam mengatasi praktik money politik dengan pendekatan kultural yaitu :

    1. Melakukan komunikasi dengan para pemegang teraju adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan semua stakeholder dimasing masing daerah hingga ke Desa dalam Mendorong partisipasi masyarakat untuk lebih bersama menolak praktik politik uang.
    2. Memberikan edukasi politik berbasis pendekatan persuasif. Misalnya di setiap ceramah agama, kegiatan adat, kegiatan masyarakat selalu disampaikan bahaya politik uang .
    3. Membentuk badan khusus independen pemantau pemilu. Dimana anggotanya adalah Tokoh Masyarakat, pemegang teraju adat, RT,RW,Ketua Pemuda,dan Tokoh Perempuan.
    4. Lebih digiatkan sosialisasi kepada semua baik calon pemilihan dan pemilih serta di arahkan kepada metode pendekatan musyarawarah dari yang dipilih kepada pemilih yang tercipta simbiosis mutualisme tanpa menggunakan politik uang, namun mendengarkan apa yang di butuhkan oleh masyarakat untuk di perjuangkan oleh calon pemilihan.

    jika semua pihak yang sudah dilibatkan, maka praktik politik uang akan mampu dihilangkan bahkan setidaknya bisa diminimalisir. Sehingga akan terpilih pemimpin yang benar benar di dukung oleh rakyat bukan karena suara dibeli tapi dari nurani masing masing masyarakat.

      About Tri Wahyu Budi Utomo

      Leave a Comment